FOKUSMADURA.COM | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, pada Selasa (7/1/2025).
Aksi tersebut diwarnai orasi keras yang menyampaikan tiga tuntutan utama, hingga berakhir dengan insiden kericuhan.
Koordinator aksi, Abd Karim, menjelaskan bahwa ketiga tuntutan ini dianggap krusial dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat.
Tuntutan pertama, mahasiswa meminta Ketua DPRD Sumenep segera memanggil tenaga ahli (TA) dari Dapil 8 Fraksi PKS, Abdurrahman Irham, yang dinilai menyebarkan komentar kontroversial di media sosial.
“Komentar tersebut tidak mencerminkan moralitas yang seharusnya dimiliki seorang tenaga ahli dewan dan berpotensi merusak gerakan mahasiswa, khususnya di Kepulauan Sapeken,” ujar Karim.
Mahasiswa mendesak agar Irham segera memberikan klarifikasi, meminta maaf kepada publik, dan dicopot dari jabatannya.
Tuntutan kedua adalah pelaksanaan tes urin bagi seluruh anggota dewan untuk memastikan mereka bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam jaringan narkoba disebut merusak integritas DPRD sebagai lembaga legislatif.
Sementara itu, tuntutan ketiga menyoroti janji Ketua DPRD Sumenep untuk memberantas praktik prostitusi di wilayah kota.
AMS meminta agar janji tersebut direalisasikan secara konkret, seperti yang sempat dilakukan di Kecamatan Ambunten beberapa bulan lalu.
Ketegangan meningkat saat mahasiswa tidak berhasil menemui Ketua DPRD untuk berdialog.
Kekecewaan massa memuncak hingga mereka merobohkan pagar dan membakar ban sebagai simbol protes.
Meski demikian, aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi sebelum aksi meluas.
Hingga berita ini ditulis, pihak DPRD Sumenep belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dan insiden tersebut
